BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

                        Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) merupakan hak asasi karyawan dan salah satu syarat untuk dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Di samping itu K3 juga merupakan syarat untuk memenangkan persaingan bebas di era globalisasi dan pasar bebas Asean Free Trade Agrement (AFTA), World Trade Organization (WTO) dan Asia Pacipic Economic Community(APEC).  Untuk mengantisipasi hal tersebut serta mewujudkan perlindungan masyarakat pekerja Indonesia; telah ditetapkan Visi Indonesia Sehat 2020 yaitu gambaran masyarakat Indonesia di masa depan, yang penduduknya hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat, memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

            Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja.

            Kecelakaan kerja tidak saja menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materi bagi pekerja dan pengusaha, tetapi juga dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh, merusak lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat luas.

            Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan Kecelakaan Kerja (KK) di kalangan petugas kesehatan dan non kesehatan kesehatan terutama dalam PT. Kimia Farma di Indonesia belum terekam dengan baik. Jika kita pelajari angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja di beberapa negara maju (dari beberapa pengamatan) menunjukan kecenderungan peningkatan prevalensi. Sebagai faktor penyebab, sering terjadi karena kurangnya kesadaran pekerja dan kualitas serta keterampilan pekerja yang kurang memadai. Banyak pekerja yang meremehkan risiko kerja, sehingga tidak menggunakan alat-alat pengaman walaupun sudah tersedia.

Dalam penjelasan undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan telah mengamanatkan antara lain, setiap tempat kerja harus melaksanakan upaya kesehatan kerja, agar tidak terjadi gangguan kesehatan pada pekerja, keluarga, masyarakat dan lingkungan disekitarnya.

            Industri merupakan aktivitas yang melibatkan tenaga kerja, alat, metode, biaya dan material serta waktu yang cukup besar. Keaadaan tersebut secara tidak langsung mengakibatkan meningkatnya bahaya maupun resiko kecelakaan yang dapat dialami oleh para pekerja. Diantara berbagai macam industri, PT. Kimia Farma merupakan salah satu industri  dengan jumlah petugas kesehatan dan non kesehatan yang cukup besar. Kegiatan di dalam perusahaan PT. Kimia Farma mempunyai risiko berasal dari faktor fisik, kimia, ergonomi dan psikososial. Variasi, ukuran, tipe dan kelengkapan laboratorium menentukan kesehatan dan keselamatan kerja. Seiring dengan kemajuan IPTEK, khususnya kemajuan teknologi pengobatan khususnya dalam bidang farmasi, maka risiko yang dihadapi petugas yang bekerja dalam PT. Kimia Farma pun semakin meningkat. Oleh karena itu penerapan budaya “aman dan sehat dalam bekerja” hendaknya dilaksanakan pada semua industri termasuk PT. Kimia Farma.

Identifikasi Masalah  

       Dari latar belakang yang telah diuraikan  timbulah permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

C. Pembatasan masalah

            Karena keterbatasan yang ada maka penulis membatasi makalah dengan permasalahan yaitu dengan penjelasan dari umum mulai dari pengertian PT. Kimia Farma dan K3 dan  yang lebih khusus yakni penjelasan mengenai standardisasi perlengkapan K3 pada PT. Kimia Farma, potensi bahaya atau kecelakaan yang dapat timbul pada    PT. Kimia Farma serta pencegahannya, upaya pengendalian  K3 di PT. Kimia Farma,  organisasi K3 di PT. Kimia Farma dan penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja.

D. Perumusan Masalah

              Berdasarkan latar belakang masalah maka dapatlah dirumuskan masalah yang akan dibahas, yaitu bagaimana standardisasi perlengkapan K3 pada PT. Kimia Farma, potensi bahaya atau kecelakaan yang dapat timbul pada PT. Kimia Farma serta pencegahannya, upaya pengendalian  K3 di PT. Kimia Farma,  organisasi K3 di PT. Kimia Farma dan penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja.

E.   Tujuan penulisan

            Makalah ini dibuat dengan tujuan penulis dapat menjelaskan apa itu PT. Kimia Farma, standarisasi perlengkapan K3 pada PT. Kimia Farma, potensi bahaya atau kecelakaan yang dapat timbul pada PT. Kimia Farma, penerapan K3 dalam PT. Kimia Farma, upaya pencegahan K3 dalam PT. Kimia Farma, organisasi K3 di PT. Kimia Farma dan penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja  . Penulisan juga bertujuan untuk melengkapi nilai UAS individu semester 2 dalam mata kuliah K3 dan Hukum Kesehatan Kerja Fakultas Teknik Jurusan Universitas Negeri Jakarta.

F.         Manfaat penulisan

Manfaat dari bagi pemerintah: sebagai masukan untuk lebih memperhatikan faktor Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam PT. Kimia Farma Bagi masyarakat: khususnya untuk para pekerja, agar lebih memperhatikan faktor K3 dan selalu mengenakan Apd saat bekerja di dalam PT. Kimia Farma Untuk mahasiswa: mahasiswa mengetahui bagaimana penerapan K3 di dalam PT. Kimia Farma ,standarisasi perlengkapan K3 pada PT. Kimia Farma, potensi bahaya atau kecelakaan yang dapat timbul pada PT. Kimia Farma, organisasi K3 di PT. Kimia Farma dan  upaya pencegahan K3 dalam PT. Kimia Farma

BAB II

PEMBAHASAN

A. Definisi PT. Kimia Farma dan K3

            Industri merupakan aktivitas yang melibatkan tenaga kerja, alat, metode, biaya dan material serta waktu yang cukup besar. Farmasi menurut kamus adalah seni dan ilmu meracik dan menyerahkan / membagikan obat. Menurut kamus lainnya, misalnya Webster, farmasi adalah seni atau praktek penyiapan, pengawetan, peracikan dan penyerahan obat ( Webster’s New Collegiate Dictionary. SpringField, MA, G. & C. Merriam Co, 1987 ). Jadi PT. Kimia Farma atau perusahaan obat-obatan adalah perusahaan bisnis komersial yang fokus dalam meneliti, mengembangkan dan mendistribusikan obat, terutama dalam hal kesehatan.[1] Mereka dapat membuat obat generik atau obat bermerek. Jadi PT. Kimia Farma adalah aktifitas yang melibatkan tenaga kerja, alat, metode, dan material dimana kegiatan tersebut berhubungan dengan praktek penyiapan, pengawetan, peracikan, dan penyerahan obat. Pekerja yang meracik, menyerahkan, dan  membagikan obat dalam PT. Kimia Farma disebut juga farmasis.

Dan dapat diketahui pengertian K3 adalah:

Industri sangat berkaitan dengan faktor K3 didalamnya, dimana K3  sendiri bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan status kesehatan pekerja pada tingkat yang tinggi dan terbebas dari faktor-faktor di lingkungan kerja yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan.

B. Standarisasi Perlengkapan K3 di PT. Kimia Farma

            Standarisasi Perlengkapan K3 di PT. Kimia Farma telah diatur dalam Undang-Undang seperti pada Standarisasi Industri lainnya. Landasan-landasan Hukum K3 yaitu:

“Setiap Warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, Layak bagi kemanusiaan dalam arti  Manusiawi dan Manusiawi pada kondisi kerja dalam arti Selamat dan Sehat

UU No. 14 tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan diamana Setiap tenaga kerja mendapat perlindungan kerja atas Keselamatan, Kesehatan, Kesusilaan, Pemeliharaan Etika dan Moral Kerja, Perlakuan sesuai Martabat Manusia, dan Moral Agama

UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang berisi
1. Keselamatan Kerja yang diatur dalam Undang-undang ini mencakup semua tempat kerja
2. Syarat Keselamatan Kerja wajib dipatuhi untuk mengendalikan kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Permenaker No.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen K3 (SMK3) yang berisi:

Sistem Manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharan kewajiban K3, dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produkatif.

Sesuai Pasal 3 Permenaker 05/MEN/1996, perusahaan yang mempekerjakan minimal 100 tenaga kerja dan atau ada potensi bahaya ledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja, wajib menerapkan SMK3.

C. Identifikasi Masalah Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada Industri dan Pencegahannya

A. Kecelakaan Kerja

            Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Biasanya kecelakaan menyebabkan, kerugian material dan penderitaan dari yang paling ringan sampai kepada yang paling berat.

Kecelakaan di laboratorium PT. Kimia Farma dapat berbentuk 2 jenis yaitu :

1. Kecelakaan medis, jika yang menjadi korban pasien

2. Kecelakaan kerja, jika yang menjadi korban petugas laboratorium itu sendiri.

Penyebab kecelakaan kerja dapat dibagi dalam kelompok :

1. Kondisi berbahaya (unsafe condition), yaitu yang tidak aman dari:

2. Perbuatan berbahaya (unsafe act), yaitu perbuatan berbahaya dari manusia, yang dapat terjadi antara lain karena:

Beberapa contoh kecelakaan yang banyak terjadi di laboratorium :

1. Terpeleset , biasanya karena lantai licin.

Terpeleset dan terjatuh adalah bentuk kecelakaan kerja yang dapat terjadi di laboratorium.

Akibat :

Pencegahan :

2. Mengangkat beban

Mengangkat beban merupakan pekerjaan yang cukup berat, terutama bila mengabaikan kaidah ergonomi.

Akibat : cedera pada punggung

Pencegahan :

3. Mengambil sample darah/cairan tubuh lainnya. Hal ini merupakan pekerjaan sehari-hari di laboratorium

Pencegahan :

4. Risiko terjadi kebakaran (sumber : bahan kimia, kompor) bahan desinfektan yang mungkin mudah menyala (flammable) dan beracun.Kebakaran terjadi bila terdapat 3 unsur bersama-sama yaitu: oksigen, bahan yang mudah terbakar dan panas.

Akibat :

Pencegahan :

D. Upaya Pengendalian K3 pada PT. Kimia Farma

A. Pengendalian Melalui Perundang-undangan (Legislative Control) antara lain :

UU No. 14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok tentang Petugas kesehatan dan non kesehatan

UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan tentang higene dan sanitasi lingkungan.

Peraturan penggunaan bahan-bahan berbahaya

Peraturan/persyaratan pembuangan limbah dll.

B. Pengendalian melalui Administrasi / Organisasi (Administrative control) antara lain:

1. Persyaratan penerimaan tenaga medis, para medis, dan tenaga non medis yang meliputi batas umur, jenis kelamin, syarat kesehatan

2. Pengaturan jam kerja, lembur dan shift

3. Menyusun Prosedur Kerja Tetap (Standard Operating Procedure) untuk masing-masing instalasi dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya

4. Melaksanakan prosedur keselamatan kerja (safety procedures) terutama untuk pengoperasian alat-alat yang dapat menimbulkan kecelakaan (boiler, alat-alat radiology, dll) dan melakukan pengawasan agar prosedur tersebut dilaksanakan

5. Melaksanakan pemeriksaan secara seksama penyebab kecelakaan kerja dan mengupayakan pencegahannya.

6.  Memberikan asuransi pada pekerja.

C. Pengendalian Secara Teknis (Engineering Control) :

1. Substitusi dari bahan kimia, alat kerja atau proses kerja

2. Isolasi dari bahan-bahan kimia, alat kerja, proses kerja dan petugas kesehatan dan non kesehatan (penggunaan alat pelindung)

3. Perbaikan sistim ventilasi, dan lain-lain

4. Desain ruang  harus mempunyai pemadam api yang tepat terhadap bahan kimia yang berbahaya yang dipakai.

5. Kesiapan menghindari panas sejauh mungkin dengan memakai alat pembakar gas yang terbuka untuk menghindari bahaya kebakaran.

6. Dua buah jalan keluar harus disediakan untuk keluar dari kebakaran dan terpisah sejauh mungkin.

7. Tempat penyimpanan di disain untuk mengurangi sekecil mungkin risiko oleh bahan-bahan berbahaya dalam jumlah besar.

8. Harus tersedia alat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaam (P3K)

D. Pengendalian Melalui Jalur kesehatan (Medical Control)

            Yaitu upaya untuk menemukan gangguan sedini mungkin dengan cara mengenal (Recognition) kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang dapat tumbuh pada setiap jenis pekerjaan di unit pelayanan kesehatan dan pencegahan meluasnya gangguan yang sudah ada baik terhadap pekerja itu sendiri maupun terhadap orang disekitarnya. Dengan deteksi dini, maka penatalaksanaan kasus menjadi lebih cepat, mengurangi penderitaan dan mempercepat pemulihan kemampuan produktivitas masyarakat pekerja. Disini diperlukan system rujukan untuk menegakkan diagnosa penyakit akibat kerja secara cepat dan tepat (prompt-treatment)

Pencegahan sekunder ini dilaksanakan melalui pemeriksaan kesehatan

pekerja yang meliputi:

1. Pemeriksaan Awal

Adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sebelum seseorang calon / pekerja (petugas kesehatan dan non kesehatan) mulai memelaksanakan pekerjaannya. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang status kesehatan calon pekerja dan mengetahui apakah calon pekerja tersebut ditinjau dari segi kesehatannya sesuai dengan pekerjaan yang akan ditugaskan kepadanya.

Pemerikasaan kesehatan awal ini meliputi:

1. Anamnese umum
2. Anamnese pekerjaan
3.  Penyakit yang pernah diderita
4. Alrergi
5. Imunisasi yang pernah didapat
6. Pemeriksaan badan
7. Pemeriksaan laboratorium rutin
8. Pemeriksaan tertentu:
9. Tuberkulin test
10. Psiko test

2. Pemeriksaan Berkala

            Adalah pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan secara berkala dengan jarak waktu berkala yang disesuaikan dengan besarnya resiko kesehatan yang dihadapi. Makin besar resiko kerja, makin kecil jarak waktu antar pemeriksaan berkala Ruang lingkup pemeriksaan disini meliputi pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus seperti pada pemeriksaan awal dan bila diperlukan ditambah dengan pemeriksaan lainnya, sesuai dengan resiko kesehatan yang dihadapi dalam pekerjaan.

3. Pemeriksaan Khusus

            Yaitu pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pada khusus diluar waktu pemeriksaan berkala, yaitu pada keadaan dimana ada atau diduga ada keadaan yang dapat mengganggu kesehatan pekerja.

Oleh karena itu untuk memastikan lingkungan kerja total yang aman dan untuk mencegah kecelakaan, dapat dilakukan dengan :

a) Standar Operasional Prosedur (SOP)

b) Kebijakan Keselamatan

c) Pemantauan

d) Audit Keselamatan

e) Analisis Risiko

f) Pemeliharaan Pencegahan

g) Keterlibatan Personil

E. Organisasi K3 di PT. Kimia Farma

            Pelaksanaan K3 di PT. Kimia Farma seperti di RS sangat tergantung dari rasa tanggung jawab manajemen dan petugas, terhadap tugas dan kewajiban masing-masing serta kerja sama dalam pelaksanaan K3. Tanggung jawab ini harus ditanamkan melalui adanya aturan yang jelas. Pola pembagian tanggung jawab, penyuluhan kepada semua petugas, bimbingan dan latihan serta penegakkan disiplin. Ketua organisasi/satuan pelaksana K3 RS secara spesifik harus mempersiapkan data dan informasi pelaksanaan K3 di semua tempat kerja, merumuskan permasalahan serta menganalisis penyebab timbulnya masalah bersama unit-unit kerja, kemudian mencari jalan pemecahannya dan mengkomunikasikannya kepada unit-unit kerja, sehingga dapat dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program, untuk menilai sejauh mana program yang dilaksanakan telah berhasil. Kalau masih terdapat kekurangan, maka perlu diidentifikasi penyimpangannya serta dicari pemecahannya.

1. Tugas dan fungsi organisasi/unit pelaksana K3 RS

a. Tugas pokok :

b. Fungsi

2. Struktur organisasi K3 di RS

Organisasi K3 berada 1 tingkat di bawah direktur dan bukan merupakan kerja rangkap.

Model 1 :

Merupakan organisasi yang terstruktur dan bertanggung jawab kepada Direktur RS, bentuk organisasi K3 di RS merupakan organisasi struktural yang terintegrasi ke dalam komite yang ada di RS dan disesuaikan dengan kondisi/kelas masing masing RS, misalnya Komite Medis/Nosokomial.

Model 2 :

Merupakan unit organisasi fungsional (non struktural), bertanggung jawab langsung ke Direktur RS. Nama organisasinya adalah unit pelaksana K3 RS,

yang dibantu oleh unit K3 yang beranggotakan seluruh unit kerja di RS.

Keanggotaan :

• Organisasi/unit pelaksana K3 RS beranggotakan unsur-unsur dari petugas dan jajaran direksi RS.

• Organisasi/unit pelaksana K3 RS terdiri dari sekurang-kurangnya Ketua, Sekretaris dan anggota. Organisasi/unit pelaksana K3 RS dipimpin oleh ketua.

• Pelaksanaan tugas ketua dibantu oleh wakil ketua dan sekretaris serta anggota.

• Ketua organisasi/unit pelaksana K3 RS sebaiknya adalah salah satu manajemen tertinggi di RS atau sekurang-kurangnya manajemen dibawah

langsung direktur RS.

• Sedang sekretaris organisasi/unit pelaksana K3 RS adalah seorang tenaga profesional K3 RS, yaitu manajer K3 RS atau ahli K3.

3. Mekanisme kerja

Ketua organisasi/unit pelaksana K3 RS memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan organisasi/unit pelaksana K3 RS.

Sekretaris organisasi/unit pelaksana K3 RS memimpin dan mengkoordinasikan tugas-tugas kesekretariatan dan melaksanakan keputusan organisasi/unit pelaksana K3 RS.

Anggota organisasi/unit pelaksana K3 RS mengikuti rapat organisasi/unit pelaksana K3 RS dan melakukan pembahasan atas persoalan yang diajukan dalam rapat, serta melaksanakan tugas-tugas yang diberikan organisasi/unit pelaksana K3 RS.

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, organisasi/unit pelaksana K3 RS mengumpulkan data dan informasi mengenai pelaksanaan K3 di RS. Sumber data

antara lain dari bagian personalia meliputi angka sakit, tidak hadir tanpa keterangan, angka kecelakaan, catatan lama sakit dan perawatan RS, khususnya yang berkaitan dengan akibat kecelakaan. Dan sumber yang lain bisa dari tempat pengobatan RS sendiri antara lain jumlah kunjungan, P3K dan tindakan medik karena kecelakaan, rujukan ke RS bila perlu pengobatan lanjutan dan lama perawatan dan lama berobat. Dari bagian teknik bisa didapat data kerusakan akibat kecelakaan dan biaya perbaikan.

Informasi juga dikumpulkan dari hasil monitoring tempat kerja dan lingkungan kerja RS, terutama yang berkaitan dengan sumber bahaya potensial baik yang berasal dari kondisi berbahaya maupun tindakan berbahaya serta data dari bagian K3 berupa laporan pelaksanaan K3 dan analisisnya.

Data dan informasi dibahas dalam organisasi/unit pelaksana K3 RS, untuk menemukan penyebab masalah dan merumuskan tindakan korektif maupun tindakan preventif. Hasil rumusan disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada direktur RS. Rekomendasi berisi saran tindak lanjut dari organisasi/satuan pelaksana K3 RS serta alternatif-alternatif pilihan serta perkiraan hasil/konsekuensi setiap pilihan.

Organisasi/unit pelaksana K3 RS membantu melakukan upaya promosi di lingkungan RS baik pada petugas, pasien maupun pengunjung, yaitu mengenai segala upaya pencegahan KAK dan PAK di RS. Juga bisa diadakan lomba pelaksanaan K3 antar bagian atau unit kerja yang ada di lingkungan kerja RS, dan yang terbaik atau terbagus pelaksanaan dan penerapan K3 nya mendapat reward dari direktur RS.

F. Penyakit Akibat Kerja & Penyakit Akibat Hubungan Kerja di PT. Kimia Farma

            Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang mempunyai penyebab yang spesifik atau asosiasi yang kuat dengan pekerjaan, pada umumnya terdiri dari satu agen penyebab, harus ada hubungan sebab akibat antara proses penyakit dan hazard di tempat kerja. Faktor Lingkungan kerja sangat berpengaruh dan berperan sebagai penyebab timbulnya Penyakit Akibat Kerja. Sebagai contoh antara lain debu silika dan Silikosis, uap timah dan keracunan timah. Akan tetapi penyebab terjadinya akibat kesalahan faktor manusia juga (WHO).

            Berbeda dengan Penyakit Akibat Kerja, Penyakit Akibat Hubungan Kerja (PAHK) sangat luas ruang lingkupnya. Menurut Komite Ahli WHO (1973), Penyakit Akibat Hubungan Kerja adalah “penyakit dengan penyebab multifaktorial, dengan kemungkinan besar berhubungan dengan pekerjaan dan kondisi tempat kerja. Pajanan di tempat kerja tersebut memperberat, mempercepat terjadinya serta menyebabkan kekambuhan penyakit. Penyakit akibat kerja di laboratorium kesehatan umumnya berkaitan dengan faktor biologis (kuman patogen yang berasal umumnya dari pasien); faktor kimia (pemaparan dalam dosis kecil namun terus menerus seperti antiseptik pada kulit, zat kimia/solvent yang menyebabkan kerusakan hati; faktor ergonomi (cara duduk salah, cara mengangkat pasien salah); faktor fisik dalam dosis kecil yang terus menerus (panas pada kulit, tegangan tinggi, radiasi dll.); faktor psikologis (ketegangan di kamar penerimaan pasien, gawat darurat, karantina dll.)

1) Faktor Biologis

            Lingkungan kerja pada Pelayanan Kesehatan favorable bagi berkembang biaknya strain kuman yang resisten, terutama kuman-kuman pyogenic, colli, bacilli dan staphylococci, yang bersumber dari pasien, benda-benda yang terkontaminasi dan udara. Virus yang menyebar melalui kontak dengan darah dan sekreta (misalnya HIV dan Hep. B) dapat menginfeksi pekerja hanya akibat kecelakaan kecil dipekerjaan, misalnya karena tergores atau tertusuk jarum yang terkontaminasi virus.

Angka kejadian infeksi nosokomial di unit Pelayanan Kesehatan cukup tinggi. Secara teoritis kemungkinan kontaminasi pekerja LAK sangat besar, sebagai contoh dokter di RS mempunyai risiko terkena infeksi 2 sampai 3 kali lebih besar dari pada dokter yang praktek pribadi atau swasta, dan bagi petugas Kebersihan menangani limbah yang infeksius senantiasa kontak dengan bahan yang tercemar kuman patogen, debu beracun mempunyai peluang terkena infeksi

Pencegahan :

1. Seluruh pekerja harus mendapat pelatihan dasar tentang kebersihan, epidemilogi dan desinfeksi.

2. Sebelum bekerja dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan dalam keadaan sehat badani, punya cukup kekebalan alami untuk bekrja dengan bahan infeksius, dan dilakukan imunisasi.

3. Melakukan pekerjaan laboratorium dengan praktek yang benar (Good Laboratory Practice)

4. Menggunakan desinfektan yang sesuai dan cara penggunaan yang benar.

5. Sterilisasi dan desinfeksi terhadap tempat, peralatan, sisa bahan infeksius dan spesimen secara benar

6. Pengelolaan limbah infeksius dengan benar

7. Menggunakan kabinet keamanan biologis yang sesuai.

8. Kebersihan diri dari petugas.

2) Faktor Kimia

            Petugas di laboratorium kesehatan farmasi yang sering kali kontak dengan bahan kimia dan obat-obatan seperti antibiotika, demikian pula dengan solvent yang banyak digunakan dalam komponen antiseptik, desinfektan dikenal sebagai zat yang paling karsinogen.

            Semua bahan cepat atau lambat ini dapat memberi dampak negatif terhadap kesehatan mereka. Gangguan kesehatan yang paling sering adalah dermatosis kontak akibat kerja yang pada umumnya disebabkan oleh iritasi (amoniak, dioksan) dan hanya sedikit saja oleh karena alergi (keton). Bahan toksik ( trichloroethane, tetrachloromethane) jika tertelan, trhirup atau terserap melalui kulit dapat menyebabkan penyakit akut atau kronik, bahkan kematian. Bahan korosif (asam dan basa) akan mengakibatkan kerusakan jaringan yang irreversible pada daerah yang

terpapar.

Pencegahan :

1. ”Material safety data sheet” (MSDS) dari seluruh bahan kimia yang ada untuk diketahui oleh seluruh petugas laboratorium.

2. Menggunakan karet isap (rubber bulb) atau alat vakum untuk mencegah tertelannyabahan kimia dan terhirupnya aerosol.

3. Menggunakan alat pelindung diri (pelindung mata, sarung tangan, celemek, jas laboratorium) dengan benar.

4. Hindari penggunaan lensa kontak, karena dapat melekat antara mata dan lensa.

5. Menggunakan alat pelindung pernafasan dengan benar.

3) Faktor Ergonomi

            Ergonomi sebagai ilmu, teknologi dan seni berupaya menyerasikan alat, cara, proses dan lingkungan kerja terhadap kemampuan, kebolehan dan batasan manusia untuk terwujudnya kondisi dan lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman dan tercapai efisiensi yang setinggi-tingginya. Pendekatan ergonomi bersifat konseptual dan kuratif, secara populer kedua pendekatan tersebut dikenal sebagai To fit the Job to the Man and to fit the Man to the Job

            Sebagian besar pekerja di perkantoran atau Pelayanan Kesehatan pemerintah, bekerja dalam posisi yang kurang ergonomis, misalnya tenaga operator peralatan, hal ini disebabkan peralatan yang digunakan pada umumnya barang impor yang disainnya tidak sesuai dengan ukuran pekerja Indonesia. Posisi kerja yang salah dan dipaksakan dapat menyebabkan mudah lelah sehingga kerja menjadi kurang efisien dan dalam jangka panjang dapat menyebakan gangguan fisik dan psikologis (stress) dengan keluhan yang paling sering adalah nyeri pinggang kerja (low back pain)

4) Faktor Fisik

Faktor fisik di laboratorium kesehatan farmasi yang dapat menimbulkan masalah

 kesehatan kerja meliputi:

1. Kebisingan, getaran akibat mesin dapat menyebabkan stress dan

ketulian

2. Pencahayaan yang kurang di ruang kamar pemeriksaan, laboratorium, ruang perawatan dan kantor administrasi dapat menyebabkan gangguan penglihatan dan kecelakaan kerja.

3. Suhu dan kelembaban yang tinggi di tempat kerja

4. Terimbas kecelakaan/kebakaran akibat lingkungan sekitar.

5. Terkena radiasi

Khusus untuk radiasi, dengan berkembangnya teknologi pemeriksaan, penggunaannya meningkat sangat tajam dan jika tidak dikontrol dapat membahayakan petugas yang menangani.

Pencegahan :

1. Pengendalian cahaya di ruang laboratorium.

2. Pengaturan ventilasi dan penyediaan air minum yang cukup memadai.

3. Menurunkan getaran dengan bantalan anti vibrasi

4. Pengaturan jadwal kerja yang sesuai.

5. Pelindung mata untuk sinar laser

6. Filter untuk mikroskop

e. Faktor Psikososial

Beberapa contoh faktor psikososial di laboratorium kesehatan farmasi yang dapat menyebabkan stress :

1. Pelayanan kesehatan sering kali bersifat emergency dan menyangkut hidup mati seseorang. Untuk itu pekerja di laboratorium kesehatan di tuntut untuk memberikan pelayanan yang tepat dan cepat disertai dengan kewibawaan dan keramahan-tamahan

2. Pekerjaan pada unit-unit tertentu yang sangat monoton.

3. Hubungan kerja yang kurang serasi antara pimpinan dan bawahan atau sesama teman kerja.

4. Beban mental karena menjadi panutan bagi mitra kerja di sektor formal ataupun informal.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

            Kesehatan dan keselamatan kerja di PT. Kimia Farma bertujuan agar petugas, masyarakat dan lingkungan PT. Kimia Farma saat bekerja selalu dalam keadaan sehat, nyaman, selamat, produktif dan sejahtera. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, perlu kemauan, kemampuan dan kerjasama yang baik dari semua pihak. Pihak pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan sebagai lembaga yang bertanggung-jawab terhadap kesehatan masyarakat, memfasilitasi pembentukan berbagai peraturan, petunjuk teknis dan pedoman K3 di PT. Kimia Farma serta menjalin kerjasama lintas program maupun lintas sektor terkait dalam pembinaan K3 tersebut.

            Keterlibatan dan komitmen yang tinggi dari pihak manajemen atau pengelola laboratorium kesehatan farmasi mempunyai peran sentral . Demikian pula dengan pihak petugas kesehatan dan non kesehatan yang menjadi sasaran program K3 ini harus berpartisipasi secara aktif, bukan hanya sebagai obyek tetapi juga berperan sebagai subyek dari upaya mulia ini.

B. Saran        

            Melalui kegiatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja , diharapkan petugas kesehatan dan non kesehatan yang bekerja di PT. Kimia Farma dapat bekerja dengan lebih produktif, sehingga tugas sebagai pelayan kesehatan kepada masyarakat dapat ditingkatkan mutunya, menuju Indonesia Sehat 2010.

             

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Kesehatan, Republik Indonesia, Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, Jakarta

,1992

Departemen Tenaga Kerja, Republik Indonesia, Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1970 Tentang Keselamatan

Kerja, Jakarta, 1970

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Republik Indonesia Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor

05/Men/1996 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Jakarta, 1996 Hamurwono, B. G ,Undang-Undang dan Peraturan K3, Pelatihan

Singkat Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit dan

Institusi Lain, (Yogyakarta: Puslitbang IKM UGM, 2000)

http://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Perusahaan_farmasi_menurut_negara

Suma’mur P.K.. Higene Perusahaan dan Kesehatan Kerja. Jakarta: CV Haji Masagung, 1988.